Info Delegasi
Logo Pengadilan Negeri Nanga Bulik

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Nanga Bulik

Jl. Bukit Hibul Utara No. 096, Kec. Bulik, Kab. Lamandau Kalimantan Tengah 74662

Telp. 0532-6616133 Email :

Logo Artikel

PELATIHAN MAINSTREAMING DISABILITY

PELATIHAN MAINSTREAMING DISABILITY

Mahkamah Agung Republik Indonesia tengah berupaya agar seluruh pengadilan di Indonesia ramah bagi penyandang disabilitas. Hal ini dilakukan sebagaimana amanat Undang-Undang Penyandang Disabilitas No. 8 Tahun 2016, Undang-Undang Bangunan Gedung No. 28 Tahun 2022, dan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

 

Salah satu kriteria pengadilan inklusif adalah adanya pemahaman aparatur pengadilan tentang ragam, hambatan dan kebutuhan disabilitas di lingkungan pengadilan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung bekerjasama dengan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak menyelenggarakan Pelatihan Mainstreaming Disability untuk Pengadilan tentang Mengenal Disabilitas Sensorik Netra secara daring yang diikuti salah satunya Pengadilan Negeri Nanga Bulik.

Dengan adanya pelatihan ini diharapkan dapat menambah wawasan para petugas di Pengadilan Negeri Nanga Bulik, meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik, khususnya bagi Penyandang Disabilitas.

 


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

//