Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi

Dilihat: 790

Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI
Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022
Tanggal : 30 Agustus 2022
PROSEDUR KEBERATAN

Bagan Prosedur Keberatan

A.	Syarat dan Tata Cara Pengajuan Keberatan

1.	Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:
	a.	adanya penolakan atas permintaan lnformasi, berdasarkan alasan pengecualian Informasi Publik;
	b.	tidak disediakannya Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
	c.	tidak ditanggapinya permintaan Informasi;
	d.	permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
	e.	tidak dipenuhinya permintaan Informasi;
	f.	pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau
	g.	penyampaian Informasi melebihi waktu yang diaturdalam keputusan ini.
2.	Pengajuan keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Layanan Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.
3.	Dalam hal keberatan diajukan oleh kuasa, pengajuan keberatan harus disertai surat kuasa khusus dengan dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. salinannya kepada Pemohon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Pedoman.
4.	Pengajuan keberatan dilakukan dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
5.	Pengajuan keberatan diajukan secara elektronik melalui e-LID atau secara nonelektronik.
6.	Pemohon mengisi formulir keberatan yang disediakan Pengadilan dan Petugas Layanan Informasi memberikan
7.	Keberatan secara nonelektronik dilakukan dengan cara:
	a.	Pemohon datang langsung ke layanan Meja Informasi; atau
	b.	Pemohon mengisi formulir keberatan dan mengirimkannya melalui surat tercatat kepada Atasan PPID.

Registrasi Pengajuan Keberatan

1.	Pemohon mengajukan keberatan ke Petugas Layanan Informasi dengan mengisi formulir keberatan.
2.	Formulir paling kurang memuat:
	a.	nomor pendaftaran pengajuan keberatan;
	b.	nomor pendaftaran permintaan Informasi Publik;
	c.	tujuan penggunaan Informasi Publik;
	d.	identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya;
	e.	alasan pengajuan keberatan;
	f.	waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh Petugas Pelayanan Informasi;
	g.	nama dan tanda tangan Pemohon lnformasi Pubiik yang mengajukan keberatan atau kuasanya; dan
	h.	nama dan tanda tangan Petugas Layanan Informasi yang menerima pengajuan keberatan.
3.	Petugas Layanan Informasi harus memberikan tanda bukti penerimaan keberatan kepada Pemohon Informasi Publik atau kuasanya.
4.	Dalam hal Pemohon Informasi Publik datang langsung dan merupakan Penyandang Disabilitas maka dapat dibantu oleh Petugas Layanan lnformasi dalam pengisian formular keberatan.
5.	Petugas Layanan Informasi wajib memberikan nomor pendaftaran keberatan setelah Pemohon Informasi Publik mengisi formulir keberatan.
6.	Petugas Layanan Informasi harus memberikan Salinan formulir keberatan sebagai tanda terima pengajuan keberatan.
7.	Petugas Layanan Informasi wajib menyimpan Salinan formulir keberatan yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti pengajuan keberatan.
8.	PPID dibantu Petugas Layanan Informasi wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register keberatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Pedoman dan meneruskannya kepada Atasan PPID dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari sejak permohonan diajukan.
9.	Register keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 8 paling kurang memuat:
	a.	nomor registrasi pengajuan keberatan;
	b.	tanggal diterimanya keberatan;
	c.	identitas lengkap Pemohon lnformasi Publik yang mengajukan keberatan dan/ atau kuasanya;
	d.	nomor pendaftaran permintaan Informasi Publik;
	e.	Informasi Publik yang diminta;
	f.	tujuan penggunaan Informasi;
	g.	alasan pengajuan keberatan;
	h.	alasan penolakan/pemberian; dan
	i.	hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan.

Tanggapan atas Keberatan

1.	Atasan PPID wajib memberikan tanggapan secara tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan keberatan diregister.
2.	Atasan PPID meminta pertimbangan Dewan Pertimbangan dalam menyusun tanggapan tertulis atas permohonan keberatan.
3.	Tanggapan tertulis dari Atasan PPID paling kurang memuat:
	a.	tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
	b.	nomor surat tanggapan atas keberatan; dan
	c.	uraian mengenai bantahan atas alasan pengaJuan keberatan.
4.	Format tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Pedoman.
5.	Dalam hal Atasan PPID menolak memberikan Informasi berdasarkan alasan pengecualian Informasi Publik, wajibmenyertakan surat keputusan pengecualian Informasi.
6.	PPID melalui Petugas Layanan Informasi menyampaikan atau mengirimkan keputusan Atasan PPID secara elektronik atau nonelektronik kepada Pemohon atau kuasanya paling lambat dalam waktu 1 (satu) Hari sejak menerima tanggapan dari Atasan PPID dan ditembuskan ke Dewan Pertimbangan, adapun untuk Pelaksana pada pengadilan tingkat pertama darn pengadilan tingkat banding ditembuskan ke Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
7.	Pemohon yang tidak puas dengan keputusan Atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi kepada Komisi lnformasi paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya keputusan Atasan PPID.

Sumber:
- SK KMA NO. 2-144/KMA/SK/VIII/2022

Layanan Video

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPP Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPut Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIH Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Nanga Bulik

Jalan Trans Kalimantan Km. 3 Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah 74662

Telp : 0532-6616133 Telp/SMS : 081388455504 Email :

PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI