Dengan semakin meningkatnya perkara di lamandau sedangkan proses di Pengadilan Pangkalan Bun yang berjarak cukup jauh dengan waktu tempuh kurang lebih 3 Jam sehingga menyulitkan pelaksanaanya, maka Pemerintah Daerah kabuapten lamandau sejak tahun 2010 secara resmi melalui surat Bupati Lamandau tanggal 30 Januari 2010 menyampaikan Usul Pembentukan Pengadilan Negeri Nanga Bulik kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan pada tanggal 11 pebruari 2010, usul tersebut diteruskan Kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menanggapi usul pembentukan ini, Mahkamah Agung RI melalui Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi dan Direktorat Pembinaan Peradilan Umum Melalui Audensi dengan Bupati Lamandau meninjau lokasi tanah rencana Pembangunan Gedung Pengadilan Nanga Bulik. Lokasi di sediakan Oleh Pemerintah Daerah Nanga Bulik.

        Proses Pembentukan Pengadilan nanga Bulik terus dilanjutkan oleh Biro Perencanaaan dan Organisasi BUA MARI kepada Presiden RI melalui Sekretaris Kabinet dan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2016 tanggal 26 April 2016. Pengadilan Negeri Bulik kelas II diresmikan operasionalnya oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan didampingi Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya disaksikan Oleh Bupati Lamandau dan dilaksanakan pada tanggal 01 November 2018,bertempat di kantor Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang beralamat di jalan Bukit Hibul Utara Nanga Bulik Kabupaten lamandau. Di mana gedung tersebut masih berstatus pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.